Tugas & Fungsi

1

 

BUPATI SIDOARJO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

 

NOMOR 107 TAHUN 2018

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI SIDOARJO,

 

Menimbang         : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

 

Mengingat

 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

 

Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan        : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

 

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

 

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

 

Kedudukan

Pasal 2

 

1. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

 

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

 

1. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
2. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
3. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. 2. Sub Bagian Keuangan;
5. 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
6. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
7. 1. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
8. 1. 1. Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman;
9. 1. 2. Seksi Pembangunan Prasarana Perumahan dan Permukiman;
10. 1. 3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi

1.       2. Bidang Pengawasan Bangunan, terdiri dari:

1. 1. 1. 1. Seksi Data dan Evaluasi Perizinan Bangunan;
2. 1. 1. 2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
3. 1. 1. 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
4.       3. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
5. 1. 1. 1. Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah;
6. 1. 1. 2. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Umum;
7. 1. 1. 3. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah;
8.       4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:
9. 1. 1. 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
10. 1. 1. 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang;
11. 1. 1. 3. Seksi Pertanahan.
12. 4. Unit Pelaksana Teknis;
13. 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

 

Umum

Pasal 4

 

Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang

 

perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

 

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

 

a.  perumusan kebijakan teknis perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang, serta pertanahan;

b.  pelaksanaan kebijakan teknis perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang, serta pertanahan;

c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang, serta pertanahan;

4. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

 

Bagian Kedua

Kepala Dinas

 

Pasal 6

 

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

 

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai  fungsi :

 

a. perencanaan  program   kebijakan perumahan, permukiman, cipta karya dan  tata  ruang  serta kesekretariatan;

2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
4. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
5. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 8

 

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang perumahan, kawasan permukiman, cipta karya, tata ruang, dan pertanahan yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

 

Bagian Ketiga

 

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan

 

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

 

a.  pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;

b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

 

a.  melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;

2. melaksanakan pengelolaan barang;
3. menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
4. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

 

1. melaksanakan administrasi keuangan;
2. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

 

1. menyusun rencana kebutuhan anggaran
2. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
3. menyusun laporan dinas;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

 

Bagian Keempat

Bidang Perumahan dan Permukiman

 

Pasal 14

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Perumahan dan Permukiman

 

 

Pasal 15

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

a.  penyusunan kebijakan teknis prasarana perumahan dan permukiman;

2. pelaksanaan kegiatan prasarana perumahan dan permukiman;
3. pelaporan pelaksanaan kegiatan prasarana perumahan dan permukiman;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 16

Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas :

 

a.   menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis prasarana perumahan dan permukiman;

b.  menyiapkan    bahan   pelaksanaan   perencanaan     teknisprasarana perumahan dan permukiman;

c.   menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan teknis prasarana perumahan dan permukiman;

d.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 17

Seksi Prasarana  Perumahan  dan Permukiman mempunyai tugas :

 

a.   menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis pembangunan prasarana perumahan dan permukiman;

b.   menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan prasarana perumahan dan permukiman;

c.   menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan prasarana perumahan dan permukiman;

d.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 18

Seksi Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas :

 

a.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis air bersih dan sanitasi;

b.  menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis air bersih dan sanitasi;

c.  menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kebijakan teknis air bersih dan sanitasi;

d.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan Bangunan

 

Pasal 19

Bidang Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengawasan bangunan.

 

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan bangunan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan bangunan;
3. pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan bangunan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 21

Seksi Data dan Evaluasi Perizinan Bangunan mempunyai tugas :

 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis data dan evaluasi perizinan bangunan;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis data dan evaluasi perizinan bangunan;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan data dan evaluasi perizinan bangunan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 22

Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan mempunyai tugas :

 

a.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penertiban bangunan;

2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengawasan dan penertiban bangunan;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengawasan dan penertiban bangunan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 23

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

 

a.   menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan jasa konstruksi;

b.   menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan jasa konstruksi;

c.   menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan jasa konstruksi;

d.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Bagian Keenam

 

Bidang Tata Bangunan

Pasal 24

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Tata Bangunan.

 

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Tata Bangunan mempunyai  fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis tata bangunan;
2. pelaksanaan kegiatan tata bangunan;
3. pelaporan pelaksanaan kegiatan tata bangunan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 26

Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah mempunyai tugas:

 

a.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis gedung pemerintah;

b.  menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknis gedung pemerintah;

c.  menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan teknis gedung pemerintah;

d.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 27

Seksi Perencanaan Teknis Gedung Bangunan Umum mempunyai tugas :

 

a.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis gedung bangunan umum;

b.  menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknis gedung bangunan umum;

c.  menyiapkan bahan laporan perencanaan teknis gedung bangunan umum;

d.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 28

Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah mempunyai tugas :

 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembangunan gedung pemerintah;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Bagian Ketujuh

 

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 29

 

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

 

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

a.  penyusunan kebijakan teknis tata ruang dan pertanahan;

2. pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pertanahan;
3. pelaporan pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pertanahan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 31

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

 

1. menyiapkan bahan perumusan Perencanaan Tata Ruang kebijakan teknis;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang teknis;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang teknis;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas :

 

a.  menyiapkan bahan perumusan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang kebijakan;

b.  menyiapkan bahan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang teknis;

c.  menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang teknis;

d.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Pasal 33

Seksi Pertanahan mempunyai tugas :

 

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pertanahan;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pertanahan;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pertanahan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

 

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

 

Pasal 34

 

1. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang bersifat teknis operasional dan/atau penunjang tertentu.
2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

 

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

 

Pasal 35

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan keahlian.

 

Pasal 36

 

1. 1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB IV

 

TATA KERJA

Pasal 37

 

1. Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Setiap  pimpinan  bertanggung  jawab  memimpin  dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
3. Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
6. Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 38

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 70), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 39

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

 

 

Ditetapkan di Sidoarjo

pada tanggal  31 Desember 2018

 

BUPATI SIDOARJO,

ttd

 

SAIFUL ILAH

 

Diundangkan di Sidoarjo

Pada tanggal  31 Desember 2018

 

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

ttd

 

ACHMAD ZAINI

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 108

NOREG PERBUP : 107 TAHUN 2018